Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pusat (IHPS) II serta penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 secara virtual dari Kantor Kemenpora
Jakarta: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menghadiri Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Pusat (IHPS) II serta penyerahan LHP Semester II Tahun 2020 secara virtual dari Kantor Kemenpora, Jumat (25/6). Laporan ini dibacakan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna.
Agung menyampaikan, LHP LKPP dan IHPS II 2020 dilaksanakan dengan semangat akuntabilitas untuk semua. Semangat ini dilandaskan pada komitmen untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan.
“Kami apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada presiden, wakil presiden, para pimpinan kementerian/lembaga serta seluruh jajaran atas kerja samanya sehingga pemeriksaan atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBN dapat terlaksana dengan baik. Kami juga mohon maaf apabila dalam pemeriksaan ada hal-hal yang kurang berkenan,” katanya.
Setelah itu, Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan langsung dari Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden mengatakan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas LKPP.
“Alhamdulillah opininya wajar tanpa pengecualian (WTP). WTP merupakan pencapaian yang baik di tahun yang berat dan ini WTP yang ke lima yang diraih pemerintah berturut turut. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK yang ditengah keterbatasan aktivitas dan mobilitas ditengah pandemi telah melaksanaan pemeriksaan atas LKPP tahun 2020 dengan tepat waktu,” ujar Presiden.
Kepala Negara menerangkan, raihan WTP bukanlah tujuan akhir, karena pemerintah ingin mempergunakan uang rakyat dengan sebaik-baiknya, dikelola dengan transaparan, makin tepat sasaran, serta memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Karena itu pemerintah sangat memperhatikan rekomendasi-rekomendasi BPK dalam pengelolaan pembiayaan APBN. Saya minta kepada para menteri, para kepala lembaga, dan kepala daerah agar semua rekomendasi pemeriksaan BPK segera ditindak lanjuti dan diselesaikan,” pesan Presiden.
Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo mengingatkan semua pihak bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir seutuhnya. Seluruh lapisan masyarakat diminta harus tetap waspada.
“Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa pandemi belum berakhir, kita harus tetap waspada dan situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary,” terang Presiden.
Untuk itu, Presiden menekankan agar situasi ini harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat. Diperlukan adanya kesamaan frekuensi, baik disemua lembaga negara, jajaran pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
“Sejak pandemi muncul, kita sudah melakukan langkah-langkah extraordinary termasuk dengan perubahan APBN kita. Refocusing dan realokasi anggaran diseluruh jenjang pemerintahan dan memberi ruang relaksasi APBN dapat diperlebar diatas 3 persen selama tiga tahun,” tegas Presiden. (jef)
